Kampanye Pemilu 2014

 

Pemilu Presiden 2014 yang akan segera digelar pada 9 Juli mendatang, telah banyak menyajikan calon – calon terbaiknya untuk memenangkan Pemilu 2014. Telah terdaftar sebanyak 15 partai peserta Pemilu 2014 yang siap mencalonkan jagoan – jagoannya.  Dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, kita seperti sedang dijejali dengan banyak iklan – iklan partai maupun calon presiden. Para peserta Pemilu 2014 memang sedang gencar – gencarnya dalam mempromosikan diri untuk mendapatkan tempat tertinggi di Pemilu 2014. Hampir diseluruh pelosok gang dan jalan dapat kita temui sticker, bendera partai  ataupun spanduk – spanduk partai politik. Bahkan, dapat kita jumpai juga beberapa rumah ataupun kendaraan umum yang di cat atau ditempeli sticker lambing partai maupun foto – foto para calon presiden yang menjadi jagoan dari setiap partai.

                Kegencaran partai politik dalam melakukan kampanye memang wajar dilakukan setiap kali menjelang pemilu. Namun, apakah kegencaran partai politik dalam melakukan kampanye mendapatkan umpan balik yang positif dari masyarakat? Sekilas memang cukup banyak masyarakat yang terlibat dalam memberikan dukungan dalam kampanye partai politik. Namun, sebenarnya hampir 50% peserta kampanye yang mengikuti kampanye partai politik hanya mengincar uang dan souvenir partai yang dibagikan saat kampanye. Miris memang jika kita harus melihat pesta demokrasi yang diwarnai dengan ketidak jujuran.

                Jika kita menggunakan akal sehat dalam melihat realita sosial tersebut, tentu kita dapat menilai bahwa KKN di negeri ini memang sangat sulit dihapuskan. Belum mendapatkan jabatan presiden saja, para petingggi partai politik dan para calon presiden sudah melakukan tindak KKN dengan memberikan sogokan kepada masyarakat. Bagaimana jika mereka benar – benar terpilih dan memimpin negeri sekaya negeri kita ini? Mau dibawa kemana negeri ini? Bahkan ada beberapa Capres dan Cawapres yang memang telah memiliki stasiun televisi dan membuat kuis mengenai Indonesia. Memang sekilas, tidak ada salahnya jika membuat suatu acara kuis, terlebih kuis tersebut menanyakan pertanyaan mengenai budaya maupun pengetahaun umum mengenai Indonesia. Namun, disela – sela kuis tersebut menggunakan password dengan inisial dari Capres dan Cawapres yang menyelenggarakan kuis tersebut. Nah,  masalahanya niat mempromosikan diri secara lebih cerdas dan kreatif, malah berujung pada KKN yang memang jelas ditulis di UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu yang jujur dan adil. Asa kejujuran dan keadilan dalam pesta politik di Indonesia memang telah banyak ternoda dengan keegoisan dan keserakahan dari para peserta pemilu.

                Jika kita melihat dari kaca mata psikologis, para peserta Pemilu terlalu bersikap agressif dalam menjatuhkan lawan politiknya. Hal ini harusnya dapat dihindari karena sudut pandang masyarakat dapat berubah menjadi buruk dalam melihat kepribadian para calon pemimpin mereka. Ada baiknya dalam melakukan kampanye yang lebih efektif, para peserta pemilu menggunakan pendekatan Humanistik yang dibuat oleh Abraham Maslow. Yang mana di dalam teori tersebut disebutkan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hirarki.  Kebutuhan kebutuhan tersebut ialah Kebutuhan fisiologis atau dasar,  Kebutuhan akan rasa aman, Kebutuhan untuk dicintai dan disayangi, Kebutuhan untuk dihargai, Kebutuhan untuk aktualisasi diri.

                Melalui teori piramida kebutuhan Maslow, kita dapat menyimpulkan bahwa jika para calon pemimpin bangsa ini ingin melakukan Kampanye yang efektif, sebaiknya mereka terlebih dahulu memenuhi kebutuhan fisiologis dan kebutuhan rasa aman dari masyarakat sehingga nantinya mereka dapat kembali mendapatkan kepercayaan dar masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, para calon pemimpin kita dapat melakukan kamapanye dengan turun langsung dalam membagikan makanan pada rakyat miskin, korban bencana serta daerah – daerah terlupakan seperti daerah perbatasan negara dan daerah Timur Indonesia. Sikap merakyat inilah yang sangat didamba oleh masyarakat Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan akan rasa aman, para calon pemimpin dapat melakukan komitmen untuk melakukan Pemilu yang jujur dan adil. Hal ini penting, karena dengan melakukan Pemilu yang jujur dan adil, kericuhan pasca Pemilu dan ketidakpuasan para pendukung partai dapat diminimalisir.